Berita Infrastruktur
Beranda / Infrastruktur / Minimalisir Detail Sosialisasi, Pengerjaan Proyek Limbah SPALDT di Mataram Tuai Kekhawatiran Warga

Minimalisir Detail Sosialisasi, Pengerjaan Proyek Limbah SPALDT di Mataram Tuai Kekhawatiran Warga

Redaksintb.com – Pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) di Kota Mataram mulai memicu gelombang keluhan dan kebingungan dari masyarakat setempat. Minimnya detail sosialisasi teknis ke kawasan permukiman membuat warga cemas akan dampak pembongkaran bangunan fisik rumah serta ketidakpastian skema biaya operasional ke depan.

Wahyu, salah seorang warga Taman Sari, Kecamatan Ampenan, mengungkapkan bahwa kedatangan petugas proyek yang hanya melakukan pengukuran tanpa memberikan penjelasan detail terkait mekanisme pembongkaran memicu keresahan. Ia mengkhawatirkan kondisi toilet rumahnya yang berada di posisi paling belakang bangunan berjarak 20 meter dari saluran utama.

“WC saya paling belakang, masa mau ditarik ke depan? Berarti keramik dan tembok rumah harus dibobol dari belakang sampai depan. Kalau dibobol, apa ada keramik pengganti yang spesifikasinya sama? Jangan sampai cuma diganti sepetak, belang dong,” ujar Wahyu menyampaikan kekhawatirannya, Kamis (20/8).

Selain ancaman kerusakan estetika bangunan fisik, warga juga dibayangi kekhawatiran terkait potensi beban finansial baru berupa tagihan bulanan jika meteran limbah mulai dipasang. Di samping itu, galian lubang shaft besar di area publik seperti kawasan Jalan Industri depan SMA Hang Tuah memicu kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka-tutup jalan.

Menanggapi keluhan tersebut, Konsultan Proyek SPALDT, Dewa Mudita, menegaskan bahwa seluruh proses pembongkaran, pemasangan pipa, hingga pengembalian kondisi fisik (rekondisi) rumah warga yang terdaftar pada 4.000 titik Sambungan Rumah (SR) menjadi tanggung jawab penuh pihak proyek.

Isi Percakapan 3 Masinis dengan Petugas Kendali Sebelum KA Anggrek Tabrak KR

Mengenai kekhawatiran ketersediaan material keramik pengganti yang setara, Dewa menjamin pihak kontraktor tidak akan mengambil keputusan sepihak melainkan mengedepankan dialog dengan pemilik rumah. Ia juga meluruskan bahwa penerapan tarif retribusi bulanan tidak dilakukan mendadak, melainkan baru akan diberlakukan secara resmi setelah seluruh sarana beroperasi penuh dan ditopang oleh regulasi daerah yang sah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *