Redaksintb.com – Dua anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M Nashib Ikroman dan Hamdan Kasim, resmi kembali menjalankan tugas kedewanan. Keduanya langsung tancap gas menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB pada Senin (31/8) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2026.
M Nashib Ikroman, atau yang akrab disapa Acip, enggan banyak berkomentar terkait dinamika proses hukum yang sempat dihadapinya. Politisi Partai Perindo ini menyatakan rasa syukurnya dapat kembali bertugas menyuarakan aspirasi rakyat dan siap mengawal secara ketat penyusunan rancangan APBD Perubahan.
Dalam rapat Banggar tersebut, Acip langsung melontarkan kritik tajam terhadap penetapan target pendapatan daerah, khususnya pemanfaatan aset pemerintah di Gili Trawangan. Ia menilai pemerintah daerah mengulang kesalahan yang sama dengan menetapkan asumsi angka target pendapatan yang terlampau tinggi dan tidak realistis sejak penyusunan APBD murni.
Acip mengungkapkan bahwa penetapan target yang bombastis dari retribusi pemanfaatan aset tersebut berujung pada koreksi anggaran yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Menurutnya, kegagalan realisasi tersebut bukan semata-mata masalah kinerja teknis, melainkan sejak awal objek pendapatan tersebut memang belum siap dan tidak memungkinkan untuk dieksekusi.
Sementara itu, legislator Fraksi Golkar, Hamdan Kasim, juga menyatakan kesiapannya untuk kembali melayani masyarakat secara optimal. Ia memilih untuk mengamati serta mempelajari dokumen KUA-PPAS secara cermat terlebih dahulu sebelum memberikan catatan serta analisis resmi terkait substansi APBD Perubahan.
Di tempat terpisah, isu krusial lain turut disuarakan oleh Anggota Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun langkah mitigasi konkret guna mengantisipasi ancaman kemarau panjang serta penyusutan debit mata air akibat tingginya alih fungsi lahan hutan.
Nuna menyoroti dampak kekeringan yang tidak hanya mengancam kebutuhan air bersih dan sanitasi warga, tetapi juga meningkatkan risiko bencana kebakaran pemukiman hingga potensi gagal panen yang memicu krisis pangan. Ia mendesak pemda untuk mengoptimalkan potensi Bendungan Meninting di Lombok Barat agar tidak sekadar menyuplai irigasi, melainkan diolah menjadi sumber air bersih warga lingkar bendungan yang mulai mengeluhkan krisis air.
Melalui kembalinya para legislator serta pengawalan ketat terhadap pembahasan APBD Perubahan dan mitigasi bencana kemarau ini, DPRD NTB berharap kinerja pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran. Setiap perencanaan anggaran maupun kebijakan publik diharapkan benar-benar berdasar pada realita di lapangan demi kesejahteraan masyarakat NTB secara menyeluruh.
Komentar