Redaksintb.com – Pengembangan potensi energi panas bumi (geotermal) di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknis dan infrastruktur semata. Faktor penerimaan sosial (social acceptance) dari masyarakat lokal justru menjadi kunci utama agar proyek energi bersih tersebut berjalan lancar dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.
Isu strategis ini mengemuka dalam Diskusi Penerimaan Sosial Panas Bumi NTT yang digelar oleh Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Jumat (4/9/2026). PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menilai bahwa pelibatan masyarakat adat dan warga lokal wajib dilakukan sejak tahap awal perencanaan dengan pendekatan sosial-budaya setempat.
Manager Unit Pelaksana Proyek PLN UIP Nusra, Avianda Edwin Fachrudin, memaparkan bahwa Dokumen RUPTL 2025–2034 merencanakan pembangunan 132 proyek pembangkit di Nusa Tenggara berkapasitas total 2.182 MW. Sebanyak 47 persen di antaranya (1.016 MW) memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT), di mana Pulau Flores ditargetkan menyumbang kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hingga 162 MW.
Avianda mengakui eksekusi proyek panas bumi di lapangan kerap menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Pengalaman PLN di lokasi seperti Ulumbu, Mataloko, dan Atadei memperlihatkan dinamika isu seputar pembebasan tanah, penggunaan sumber air, kebutuhan perbaikan akses jalan, hingga resistensi dari kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan komunikasi berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, menjelaskan bahwa potensi panas bumi Indonesia mencapai 23,2 GW, namun kapasitas terpasang secara nasional baru berkisar 2,78 GW (11,6 persen). Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara, potensi geothermal tercatat melimpah hingga menembus angka 1,27 GW.
Guna mengatasi hambatan perizinan, tata guna lahan, hingga resistensi publik, pemerintah mendorong penerapan pendekatan social mapping dan social engagement. Langkah konkretnya meliputi pemetaan pemangku kepentingan, dialog publik secara transparan, serta penguatan pelibatan kaum akademisi dan praktisi lokal.
Chairperson PYC, Filda Citra Yusgiantoro, menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek teknis, ekonomi, dan tata kelola sosial. Menutup hal tersebut, GM PLN UIP Nusra, RDW Manurung, berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemda dan masyarakat agar pembangunan energi bersih senantiasa sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga NTT.
Komentar