Redaksintb.com – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara tegas memberlakukan aturan wajib surat rekomendasi bagi para petani dan nelayan yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini diterapkan guna memastikan pendistribusian energi subsidi dari pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume bagi yang berhak.
Kepala DKP3 KLU, Tresnahadi, menjelaskan bahwa aturan tersebut mewajibkan setiap petani yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan)—seperti traktor, mesin air, kultivator, combine harvester, hingga huller—untuk mengantongi surat izin resmi. Ketentuan serupa juga berlaku secara ketat bagi para nelayan yang membutuhkan pasokan bahan bakar untuk perahu atau boat tangkap mereka di laut.
“Kami sudah berlakukan surat rekomendasi untuk pembelian BBM oleh petani dan nelayan. Kalau untuk nelayan sudah lebih dulu, tetapi untuk petani baru diberlakukan. Jadi sekarang, jika tidak ada surat rekomendasi, petugas SPBU tidak akan melayani pembelian BBM,” ujar Tresnahadi.
Sejak pengetatan aturan ini berjalan, kantor dinas setiap harinya selalu didatangi puluhan warga yang mengurus dokumen perizinan. Rata-rata lebih dari 20 orang petani dan nelayan datang secara bergantian untuk memproses surat rekomendasi, di mana pihak dinas memastikan dokumen hanya diterbitkan bagi pemohon yang memenuhi seluruh kriteria persyaratan.
Prosedur pengurusan rekomendasi ini dirancang agar tidak menyulitkan masyarakat yang taat administrasi. Pemohon diwajibkan melampirkan surat pengantar dari pemerintah desa setempat, fotokopi KTP, serta foto fisik alat mesin atau armada perahu yang digunakan. Berkas-berkas tersebut kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian atau Perikanan di masing-masing kecamatan.
Setelah dinyatakan valid di tingkat kecamatan, berkas diajukan ke Dinas Pertanian untuk diinput ke dalam sistem aplikasi digital Xtar. Melalui sistem tersebut, kode batang (barcode) khusus akan diterbitkan sebelum surat rekomendasi ditandatangani secara resmi oleh kepala dinas. “Prosesnya tidak ribet, dan kami tidak mempersulit petani maupun nelayan jika syarat-syarat sudah lengkap,” tegas Tresnahadi.
Setiap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh DKP3 KLU memiliki masa berlaku terbatas selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan. Jika masa berlakunya telah berakhir, pemohon dapat memperpanjang kembali dengan catatan surat sebelumnya dipergunakan secara tertib dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal di luar ketentuan.
Lebih lanjut, DKP3 KLU menegaskan bahwa pengawasan di lapangan dilakukan secara ketat untuk mencegah segala bentuk penyimpangan. Mengingat distribusi BBM bersubsidi merupakan program krusial yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat dan aparat kepolisian, instansi terkait berkomitmen untuk mengawal penegakan aturan ini demi melindungi kesejahteraan petani dan nelayan di Lombok Utara.
Komentar