Berita Nasional
Beranda » Soroti Kasus Penipuan “Tenun Tonic”, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Ampuh Pulihkan Hak Korban

Soroti Kasus Penipuan “Tenun Tonic”, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Ampuh Pulihkan Hak Korban

Redaksintb.com – Kasus dugaan penipuan investasi berkedok aplikasi syal rajut “Tenun Tonic” yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Kalangan legislatif mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut serta menangkap para pelaku yang dinilai sengaja menyasar kelompok masyarakat rentan demi meraup keuntungan pribadi.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi III DPR, Endang Agustina, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas maraknya kasus penipuan investasi bodong yang kembali memakan banyak korban. Menurutnya, modus kejahatan semacam ini kerap berulang dan menimpa warga yang menggantungkan harapan pendapatannya pada sektor ekonomi kerakyatan, dengan taksiran kerugian total yang sangat masif di tengah masyarakat.

“Case-case seperti ini bukan sekali ini terjadi, jelas pelaku sengaja menyasar kelompok yang rentan secara ekonomi untuk kemudian dimanipulasi demi keuntungan pribadi, bahkan dengan cara melakukan tindak pidana,” ujar Endang saat memberikan keterangannya kepada awak media, Rabu (18/11/2026). Ia secara tegas mendukung jajaran Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) untuk bergerak cepat memburu dan menyeret pelaku ke muka hukum.

Menanggapi maraknya kasus kejahatan finansial berskala besar seperti skema “Tenun Tonic”, DPR memastikan bahwa instrumen hukum yang lebih progresif sedang disiapkan. Endang mengungkapkan bahwa Komisi III DPR bersama pemerintah akan segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kehadirannya diyakini menjadi solusi krusial dalam mengembalikan kerugian para korban penipuan.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, menegaskan bahwa draf terbaru RUU Perampasan Aset telah difinalisasi di tingkat komisi dan dijadwalkan untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Keberadaan undang-undang ini dinilai sangat mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum sekaligus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan.

Prabowo Duduk Bersebelahan dengan Putin di Jamuan Makan Malam KTT APEC 2026, Didampingi Didit

Hinca merujuk pada ketentuan dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset, khususnya Pasal 4 ayat (3) huruf f, yang secara eksplisit memperluas cakupan penindakan. Selain tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme, aturan tersebut juga menyasar tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi serta berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

Sebelumnya, kasus “Tenun Tonic” ini mendadak viral di media sosial setelah puluhan korban mendatangi dan menggeruduk sebuah ruko yang diduga menjadi kantor operasional investasi tersebut di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Para korban yang merasa tertipu menuntut pertanggungjawaban atas dana yang telah mereka setorkan, yang dalam laporan resmi awal ke Polda Metro Jaya mencatat kerugian jutaan rupiah dengan potensi akumulasi kerugian meluas hingga ratusan miliar rupiah.

Pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami laporan para korban serta menyelidiki aliran dana dari investasi bodong tersebut. Dengan bergulirnya pembahasan RUU Perampasan Aset di parlemen, para wakil rakyat berharap regulasi baru ini nantinya mampu memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku sekaligus menjadi payung hukum yang efektif untuk memulihkan hak-hak finansial para korban kejahatan ekonomi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *