Redaksintb.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa melindungi setiap warga negara dari ancaman penyakit termasuk demam berdarah dengue (DBD) merupakan kewajiban konstitusional negara. Ia menilai lonjakan kasus DBD tahunan menjadi alarm bahwa kesiapan negara menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim perlu terus diperkuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari saat membuka diskusi “Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Forum yang digagas Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Kobar Lawan Dengue dan MPR RI ini menyoroti urgensi strategi pencegahan di tengah target Indonesia bebas DBD pada 2030.
Menurut Lestari, pemerintah perlu menyusun peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim yang ditopang kolaborasi lintas sektor. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono turut mengingatkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia, sehingga keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai target bebas DBD 2030.
Besarnya beban penyakit ini juga tercermin dari data yang dipaparkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Pada 2025 tercatat 161.752 kasus DBD di Indonesia dengan lebih dari 670 kematian serta beban ekonomi tahunan mencapai Rp 8,7 triliun, sementara Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas menyebut beban biaya pengobatan yang ditanggung BPJS mencapai Rp 2 triliun per tahun.
Dari sisi klimatologi dan epidemiologi, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan memperkirakan perubahan iklim tahun ini dapat memperluas wilayah sebaran vektor nyamuk DBD hingga ke dataran tinggi. Peneliti FK-KMK UGM Aditya Lia Romadona menambahkan bahwa fenomena El Nino kuat, suhu panas, kondisi air, dan perilaku masyarakat memengaruhi puncak kasus antara Oktober hingga April, sehingga diperlukan sistem peringatan dini dua tingkat antara Kemenkes dan BMKG.
Peneliti OUCRU Indonesia Iqbal Elyazar memperingatkan bahwa DBD tidak lagi tepat dipandang sekadar masalah musiman, merujuk estimasi 7,8 juta infeksi dengue pada studi 2018. Ia menekankan pentingnya memutus rantai penularan sejak fase jentik melalui pemberantasan sarang nyamuk dalam beberapa bulan ke depan guna mencegah wabah berskala lebih besar.
Sejumlah instansi dan pakar juga menyoroti penguatan layanan serta intervensi pencegahan yang terukur di lapangan. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Sumarjaya menekankan perlunya surveilans berbasis masyarakat dan intervensi terpadu, Bappenas menyoroti penguatan puskesmas untuk deteksi dini, Kemendagri mendorong perencanaan daerah yang lebih bottom-up, sementara Ketua Umum KIN Sri Rezeki Hadinegoro mendorong vaksinasi dengue masuk program nasional.
Melalui dialog lintas pemangku kepentingan ini, dorongan utama mengarah pada perubahan pola penanganan dari sekadar reaktif menjadi preventif dan terkoordinasi. Kesiapan sistem kesehatan, ketepatan data iklim, serta partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi penentu utama apakah Indonesia mampu menekan angka kesakitan dan kematian DBD menuju 2030


Komentar