Redaksintb.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk mematuhi dan menjalankan mekanisme hukum dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru saja disahkan DPR RI. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK menegaskan posisinya sebagai pelaksana undang-undang yang taat terhadap setiap regulasi yang berlaku. Sikap tersebut disampaikan menyusul ketok palu pengesahan beleid yang telah lama dinantikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sejalan dengan semangat kerja pemberantasan rasuah yang selama ini dijalankan lembaganya. Menurutnya, penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya berhenti pada penghukuman pelaku secara pidana, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal. Kehadiran payung hukum baru ini dipandang memperkuat arah penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset.
Meski menyambut positif regulasi tersebut, Budi menjelaskan bahwa KPK tetap akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal secara cermat. Langkah telaah internal itu diperlukan agar KPK dapat memetakan secara tepat ketentuan mana saja yang bersinggungan langsung dengan tugas dan kewenangan penindakan lembaga antirasuah. Dengan pemahaman pasal yang utuh, penerapan aturan di lapangan diharapkan berjalan efektif tanpa kendala teknis.
Budi menekankan bahwa optimalisasi asset recovery sejatinya bukan hal baru bagi KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Selama ini, setiap penindakan perkara selalu diarahkan berujung pada pengembalian kerugian negara, salah satunya melalui penerapan pidana uang pengganti terhadap terpidana. Fokus tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan hasil kejahatan tidak lagi dinikmati oleh pelaku.
Lebih jauh, KPK juga kerap menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna memaksimalkan perampasan aset hasil korupsi. Budi menyebut penyidik tidak segan menjerat tersangka dengan pasal TPPU apabila ditemukan indikasi upaya menyembunyikan atau mengalihkan bentuk kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Pendekatan berlapis ini membuat pelacakan dan penyitaan aset dapat menjangkau jaringan harta yang lebih luas.
Sementara itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dilakukan DPR RI dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama jajaran pimpinan dewan, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Seluruh forum paripurna menyetujui naskah RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menandai berakhirnya penantian panjang selama 18 tahun sejak RUU Perampasan Aset pertama kali bergulir di lingkungan parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa keputusan pengesahan tersebut diambil tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Ia pun menyampaikan rasa syukur karena regulasi strategis yang telah berproses selama hampir dua dekade itu akhirnya resmi disahkan.
Dengan resminya Undang-Undang Perampasan Aset sekaligus kesiapan lembaga penegak hukum seperti KPK, harapan publik terhadap penguatan pemberantasan korupsi kembali menguat. Regulasi baru ini diharapkan menjadi instrumen efektif untuk menutup celah penyembunyian harta hasil kejahatan sekaligus mempercepat pemulihan keuangan negara. Efektivitas implementasinya kini akan diuji melalui konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan setiap ketentuan di lapangan.


Komentar