Redaksintb.com – Langkah politik Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden Turki 2028 menghadapi hambatan berat setelah pengadilan melarangnya mencalonkan diri. Keputusan tersebut menyusul putusan yang menyatakan bahwa gelar sarjana atau ijazah milik Imamoglu tidak sah. Berdasarkan aturan di Turki, kepemilikan gelar universitas yang sah merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk maju sebagai calon presiden.
Seperti dilaporkan AFP pada Jumat (20/11/2026), penolakan banding oleh Dewan Negara (State Council) terkait sengketa ijazah ini menjadi pukulan hukum terbaru bagi politisi Partai Rakyat Republik (CHP) tersebut. Imamoglu, yang kini berusia 55 tahun dan memimpin Istanbul sejak 2019 setelah menumbangkan kandidat yang didukung Presiden Recep Tayyip Erdogan, sebelumnya diusung CHP sebagai kandidat presiden. Putusan ini pun kian mempersempit ruang geraknya di tengah situasi politik yang memanas.
Sengketa keabsahan gelar akademis Imamoglu sebenarnya telah memicu ketegangan sejak tahun lalu. Pada 18 Maret 2025, Universitas Istanbul mencabut gelar milik Imamoglu dengan tudingan bahwa gelar tersebut diperoleh secara tidak sah. Sehari berselang, tepatnya 19 Maret 2025, aparat menggerebek kediamannya dan menahannya atas berbagai tuduhan korupsi yang oleh partainya dinilai bermuatan politis.
Penangkapan Imamoglu sempat memicu gelombang protes luas di jalanan karena banyak pihak memandangnya sebagai upaya menyingkirkan penantang terkuat Erdogan. Terlebih, ia dijebloskan ke penjara pada hari yang sama saat partainya menetapkan dirinya sebagai calon presiden. Rangkaian peristiwa tersebut mengubah dinamika oposisi di Turki secara drastis.
Dalam persidangan terkait gelar akademis yang bergulir sejak September tahun lalu, Imamoglu membela diri dengan memaparkan riwayat pendidikannya. Ia menjelaskan bahwa pada usia 18 tahun dirinya diterima di sebuah universitas di Republik Turki Siprus Utara (TRNC) wilayah yang hanya diakui Ankara sebelum kemudian pindah ke Universitas Istanbul. Kepindahan tersebut dilakukan agar studinya dapat diselesaikan sesuai ketentuan Dewan Pendidikan Tinggi (YOK) Turki.
Imamoglu mempertanyakan dasar hukum yang menjeratnya dalam perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya mengikuti prosedur perpindahan jenjang pendidikan sesuai pengumuman, memenuhi syarat, menempuh kuliah, hingga lulus dan memperoleh ijazah manajemen bisnis dari Universitas Istanbul pada 1995, yang salinannya juga telah dipublikasikan pihaknya. “Apa sebenarnya kejahatan saya di sini? Penipuan apa yang dimaksud?” ujarnya di persidangan.
Selain persoalan gelar universitas, Imamoglu juga tengah menghadapi tekanan hukum lain yang jauh lebih berat. Dalam berkas terpisah, jaksa penuntut mengajukan tuntutan hukuman penjara dengan total 2.430 tahun atas 142 dakwaan. Imamoglu membantah seluruh tuduhan tersebut, meski proses persidangannya diwarnai ketegangan hingga ia sempat beberapa kali dikeluarkan dari ruang sidang.
Meski berada dalam tahanan dan menghadapi rentetan proses hukum, Imamoglu masih berupaya menyuarakan sikapnya melalui pengacara dan para pendukungnya. Ia tetap mengirimkan pesan dukungan kepada kubu oposisi sekaligus mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Putusan terkait ijazah ini pun menjadi penentu krusial yang membayangi masa depan politiknya menjelang kontestasi 2028.


Komentar