Redaksintb.com – status desil bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat. Jajaran anggota dewan menilai data penerima yang beredar saat ini masih sering tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya di lapangan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Lombok Barat, H. Jumahir, menyatakan bahwa ketidaksesuaian data desil telah memicu kekeliruan persepsi dan kerancuan di tengah masyarakat. Selama ini, aparat desa dan kepala dusun sering kali disalahkan dan dianggap sebagai pihak yang memplot posisi desil warga, padahal penetapan status tersebut kini banyak dipengaruhi oleh sistem digital otomatis.
Menurut Jumahir, perubahan status desil warga kerap terikat pada aktivitas keuangan yang tercatat dalam sistem digital, seperti pengajuan pinjaman bank atau kredit kendaraan bermotor. Padahal, kepemilikan kredit tersebut kerap digunakan warga sebagai modal usaha maupun sarana transportasi utama untuk bekerja mencari nafkah, bukan penanda bahwa ekonomi mereka sudah sejahtera.
Atas dasar itu, Fraksi Golkar meminta metode penentuan desil diperbaiki secara menyeluruh dengan tetap melibatkan pemerintah desa dan dusun secara aktif. Evaluasi ekonomi warga tidak boleh hanya melihat aspek fisik atau kepemilikan aset semata, melainkan harus memperhitungkan beban hidup keluarga serta dinamika mata pencaharian warga secara utuh.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Fraksi PPP DPRD Lombok Barat, Muhali, turut menyoroti kinerja petugas pendataan di lapangan agar bekerja secara profesional dan independen. Ia menegaskan agar petugas melakukan verifikasi faktual secara langsung dan tidak sekadar mengambil foto fisik rumah warga dari luar tanpa bertemu dengan penghuninya.
Muhali juga memaparkan kendala lapangan terkait jam kerja warga yang kerap tidak berada di rumah saat pendataan berlangsung. Oleh sebab itu, koordinasi erat bersama perangkat desa dan dusun sangat krusial agar petugas dapat menentukan waktu yang tepat untuk menemui warga penerima manfaat.
Di sisi lain, Fraksi PPP mendukung wacana penundaan sementara penyaluran bansos jika proses verifikasi dan validasi data belum rampung dilakukan secara akurat. Langkah tegas ini dinilai penting demi memastikan bantuan tepat sasaran serta mencegah timbulnya gejolak sosial di tengah masyarakat akibat ketimpangan data.
Guna menciptakan pendataan yang presisi, Muhali mengimbau masyarakat untuk bersikap jujur dan menyampaikan kondisi ekonomi apa adanya tanpa manipulasi. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan edukasi sekaligus membenahi sistem pendataan agar program bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Komentar