Redaksintb.com – Gelombang penolakan keras menghantam kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, setelah tujuh bulan operasi militer berkecamuk di kawasan Timur Tengah. Anggota Kongres dari jajaran Partai Demokrat hingga politisi Partai Republik melayangkan kritik tajam, secara terbuka memberikan “stempel” bahwa agresi militer AS dan Israel terhadap Iran merupakan sebuah kegagalan strategi yang fatal. Mereka mendesak agar seluruh keterlibatan armada tempur Washington di Teheran segera dihentikan tanpa syarat.
Perang yang meletus sejak akhir Februari tersebut awalnya ditujukan untuk memutus kekuatan rezim Iran dan menundukkan pengaruh Teheran. Meskipun serangan udara gabungan sempat menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, sasaran utama strategi AS justru berujung jalan buntu. Langkah Iran yang membalas dengan menutup Selat Hormuz — jalur pelayaran minyak paling vital di dunia — malah berhasil mengguncang pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi internasional yang sulit dikendalikan.
Suara keras dari Senat AS dipimpin oleh Senator asal Virginia dari Partai Demokrat, Mark Warner. Wakil Ketua Komite Intelijen Senat tersebut mempertanyakan efektivitas perang yang diprakarsai oleh Gedung Putih. Menurut Warner, aksi militer bernama Operation Epic Fury itu tidak membuahkan hasil nyata selain memperlemah posisi geopolitik AS, menguras amunisi nasional, serta mendorong stabilitas kawasan ke titik yang semakin ekstrem.
Dampak kemanusiaan dan ekonomi dalam negeri juga menjadi sorotan tajam parlemen. Senator Maryland, Chris Van Hollen, menyoroti jatuhnya korban jiwa di pihak militer AS yang mencatat setidaknya 18 prajurit tewas serta ratusan lainnya luka-luka. Ketegangan yang berlarut-larut ini juga berdampak langsung pada publik AS berupa lonjakan inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Van Hollen secara tegas menyerukan agar seluruh operasi militer diakhiri detik ini juga.
Kritik tajam turut dilontarkan oleh petinggi Kongres AS, seperti Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries. Schumer menilai aksi sepihak presiden telah menguras cadangan logistik dan melemahkan kesiapsiagaan militer AS di belahan dunia lain. Sementara itu, mantan Ketua DPR Nancy Pelosi menyindir tajam nama operasi yang dibanggakan Trump tersebut dengan sebutan “Operation Epic Failure“.
Tidak hanya dari kubu oposisi Demokrat, perpecahan juga muncul dari internal Partai Republik. Anggota DPR AS asal Kentucky, Thomas Massie, menuding tindakan Trump telah melanggar konstitusi dan War Powers Resolution 1973. Undang-undang tersebut mewajibkan penarikan pasukan dalam tempo 90 hari jika tidak mendapatkan izin resmi dari Kongres. Massie menegaskan bahwa batas waktu 180 hari telah lama terlewati dan pemerintah wajib menarik mundur pasukannya.
Sikap konfrontatif pimpinan AS dinilai pengamat justru memperburuk kondisi ketahanan energi global dan membahayakan keselamatan ribuan personel militer AS di kawasan Teluk. Dorongan penarikan pasukan ini mencerminkan tingginya kekhawatiran para legislator AS terhadap potensi masuknya Washington ke dalam perang berkepanjangan tanpa arah (endless war) yang merugikan pembayar pajak di dalam negeri.
Hingga saat ini, tekanan politik domestik terhadap Gedung Putih diperkirakan akan semakin eskalatif seiring mendekatnya agenda pembahasan anggaran pertahanan. Eskalasi penolakan dari Capitol Hill ini menempatkan Presiden Trump dalam posisi yang sangat terdesak antara melanjutkan ambisi militernya di Timur Tengah atau tunduk pada tuntutan Kongres untuk segera menarik pasukan dari tanah Iran.
Komentar