Redaksintb.com – Wakil Ketua DPR RI merespons keras aksi penembakan brutal yang merenggut nyawa seorang sopir travel, Yus Yunus (40), di jalur trans-Papua perbatasan Jayawijaya-Nduga. Pimpinan parlemen mendesak pemerintah pusat bersama aparat TNI-Polri untuk memperkuat skema mitigasi resiko dan perlindungan keamanan secara menyeluruh di daerah rawan konflik. Peniadaan ruang teror dinilai mendesak agar warga sipil dan pekerja sektor vital tidak terus menjadi korban dari kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
DPR menyoroti bahwa insiden penembakan yang menyasar pekerja transportasi sipil bukan lagi sekadar gangguan ketertiban biasa, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas pertahanan dan aksesibilitas ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Jalur darat yang menghubungkan antarkabupaten merupakan urat nadi penyaluran logistik dan mobilitas warga. Jika akses ini terus dihantui aksi penembakan serta pembegalan oleh KKB, keterisolasian daerah dan lonjakan harga bahan pokok di kawasan pedalaman diperkirakan akan semakin parah.
Pimpinan DPR menginstruksikan agar Satgas Damai Cartenz bersama aparat teritorial segera mengevaluasi peta kerawanan di sepanjang koridor jalan utama Wamena-Nduga. Evaluasi tersebut mencakup penambahan pos-pos pengamanan taktis, peningkatan intensitas patroli berkala, serta penyediaan pengawalan khusus bagi iring-iringan angkutan logistik maupun travel penumpang. Mitigasi berbasis teknologi seperti pemantauan udara dan penguatan jaringan komunikasi darurat juga didesak untuk segera direalisasikan.
Selain langkah pengamanan fisik di lapangan, DPR meminta penegakan hukum terhadap anggota KKB yang terlibat dilakukan secara tegas, terukur, dan tanpa kompromi. Aparat diminta segera memburu dan mengusut tuntas dalang di balik serangan mematikan tersebut hingga ke akar organisasinya. Penindakan hukum yang konsisten dinilai sangat penting untuk memberikan efek jera serta memulihkan rasa aman warga sipil yang beraktivitas mencari nafkah di tanah Papua.
Keresahan mendalam kini menyelimuti para pengemudi dan pengusaha angkutan umum lintas kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah. Banyak pengemudi mengaku trauma dan enggan melintasi jalur rawan penembakan tanpa adanya jaminan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Keadaan dilematis ini berdampak langsung pada penurunan frekuensi moda transportasi publik dan berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal secara perlahan.
Parlemen turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan mendesak pemerintah daerah memberikan pendampingan serta perhatian bagi keluarga yang ditinggalkan. Perlindungan terhadap masyarakat pekerja—seperti pengemudi, tenaga medis, guru, hingga pekerja konstruksi—harus dijadikan jaminan mutlak oleh negara. Kehadiran negara di wilayah konflik harus dirasakan secara nyata melalui perlindungan keselamatan jiwa yang optimal.
DPR menegaskan dukungannya terhadap penambahan alokasi anggaran serta pemenuhan sarana-prasarana operasional aparat keamanan yang bertugas di perimeter rawan Papua. Kolaborasi sinergis antara pendekatan hukum, pengamanan ketat, dan pembangunan kesejahteraan dipandang sebagai syarat mutlak agar konflik bersenjata tidak terus menelan korban dari kalangan rakyat kecil.
Segenap elemen bangsa diharapkan tetap bersatu mendukung upaya pemulihan stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Penguatan mitigasi yang terintegrasi dan sistematis diharapkan dapat menghentikan lingkaran kekerasan KKB, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, aman, dan kondusif tanpa bayang-bayang ancaman senapan.
Komentar