Redaksintb.com – Bencana kemarau panjang mulai membayangi kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB) seiring kondisi cuaca yang kian tidak bersahabat. Pemerintah daerah didesak untuk segera mengambil langkah penanganan dini agar potensi kekeringan ini tidak memburuk menjadi krisis air bersih hingga bencana kemanusiaan di tengah masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, meminta Pemerintah Provinsi NTB berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang konkret. Menurutnya, pemetaan sumber air baku serta pemetaan wilayah rawan kekeringan harus diposisikan sebagai prioritas utama dalam waktu dekat.
Nuna menyoroti fenomena penyusutan debit di sejumlah sumber mata air utama di NTB yang makin mengkhawatirkan. Salah satu pemicu utamanya adalah maraknya alih fungsi lahan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa dampak dari kemarau panjang tidak sebatas pada kelangkaan konsumsi air rumah tangga semata. Wilayah yang kekeringan juga menjadi sangat rentan dilanda kebakaran hebat, sebagaimana deretan musibah yang melahap Desa Wisata Sade, Ponpes NW Lombok Timur, hingga kawasan Senggigi.
Di samping ancaman kebakaran, krisis air turut membayangi produktivitas sektor pertanian yang berpotensi memicu kegagalan panen masal serta ancaman krisis pangan regional. Terganggunya pasokan air bersih juga dipastikan membawa dampak buruk yang masif bagi aspek kesehatan dan sanitasi lingkungan warga.
Guna mengatasi persoalan ini, Nuna mendesak pemerintah untuk mempercepat optimalisasi pemanfaatan infrastruktur air yang sudah ada, khususnya Bendungan Meninting di Lombok Barat yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Keberadaan bendungan raksasa tersebut dinilai tidak boleh sebatas difungsikan untuk irigasi, melainkan diolah sebagai penyedia air baku konsumsi warga.
Sorotan senada disampaikan oleh anggota DPRD Lombok Barat, Muhammad Munip, yang mempertanyakan krisis air bersih yang justru dialami oleh warga di sekitar lingkar bendungan, seperti di Desa Bukit Tinggi, Gunungsari. Kondisi ironis ini dinilai menjadi gambaran nyata belum optimalnya distribusi pemanfaatan air dari proyek strategis tersebut bagi masyarakat lokal.
Sebagai solusi konkret, Munip mendorong pemerintah daerah untuk membangun instalasi pengolahan dan reservoir air di sekitar Bendungan Meninting. Langkah terintegrasi ini diharapkan mampu mengurai ancaman kekeringan, menyuplai kebutuhan irigasi, sekaligus menjamin ketersediaan air bersih secara merata bagi warga NTB.
Komentar