Redaksintb.com – Pemerintah Prancis resmi menetapkan status kewaspadaan maksimum di seluruh negeri menjelang aksi unjuk rasa susulan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10). Langkah krusial ini diambil guna mengantisipasi terulangnya kerusuhan masif, aksi pembakaran, serta penjarahan toko yang sempat melumpuhkan sejumlah kota besar pada pekan sebelumnya.
Menteri Delegasi untuk Kementerian Dalam Negeri Prancis, Jean-Didier Berger, mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran keamanan kini disiagakan penuh dalam kondisi siaga satu. Pemerintah menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memberlakukan pembatasan aktivitas publik yang lebih ketat, termasuk melarang penyelenggaraan acara olahraga dan agenda kebudayaan jika kondisi keamanan makin memburuk.
Guna memperkuat pengamanan di wilayah rawan, otoritas Prancis memutuskan untuk meningkatkan pengerahan personel keamanan hingga 20 persen lebih banyak dibandingkan pekan sebelumnya. Kebijakan pembatalan cuti juga diberlakukan secara menyeluruh bagi aparat kepolisian dan gendarmerie guna memastikan kecukupan personel pengamanan di lapangan.
Tak hanya mengandalkan personel kepolisian reguler, Pemerintah Prancis turut memobilisasi unit-unit taktis elite berkeahlian khusus. Pasukan militer antiterorisme Operation Sentinelle, unit paramilitar Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), serta tim taktis kepolisian Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion (RAID) dikerahkan langsung untuk mengamankan obyek vital.
Sesuai dengan arahan Presiden Emmanuel Macron, seluruh aksi unjuk rasa yang tidak mengantongi izin resmi dari serikat pekerja terlarang untuk digelar. Kebijakan pembatasan lokasi juga diberlakukan secara ketat di area-area sensitif Paris, seperti kawasan Istana Kepresidenan Élysée, gedung parlemen, serta obyek wisata ikonik Champs-Élysées dan Museum Louvre.
Selain pengawasan ketat pada siang hari, Kepolisian Paris memberlakukan aturan jam malam parsial yang berlaku mulai pukul 23.00 hingga 06.00 waktu setempat di sekitar kawasan Place de la République dan Les Halles. Kebijakan ini menyasar seluruh kelompok usia demi mencegah terjadinya aksi penjarahan susulan di pusat-pusat perbelanjaan utama.
Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok radikal yang dituduh memicu kerusuhan. Berdasarkan data Kementerian Kehakiman, sebanyak 2.700 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian sejak gelombang protes pekan lalu, dengan 217 di antaranya resmi dijebloskan ke tahanan.
Eskalasi keamanan yang berujung pada bentrokan jalanan ini turut menarik perhatian internasional, hingga mendorong negara luar merilis imbauan perjalanan (travel advisory) bagi warganya. Pemerintah Prancis berharap pengerahan pasukan secara masif dan penerapan aturan hukum yang ketat mampu mengembalikan ketertiban umum di tengah ketegangan politik menjelang pemilu mendatang.
Komentar