Redaksintb.com – Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan baru yang akan mengubah peta tata kelola perdagangan luar negeri komoditas unggulan nasional. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipastikan bakal bertindak sebagai perantara tunggal untuk ekspor tiga komoditas strategis utama Indonesia, yakni batu bara, kelapa sawit (crude palm oil atau CPO), serta ferroalloy.
Kebijakan strategis ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Langkah ini diambil pemerintah guna memperketat pengawasan sekaligus mengoptimalkan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh tanah air di kancah global.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa posisi DSI murni sebagai perantara tunggal dan tidak mengambil alih fungsi transaksi komersial secara langsung. Pelaksanaan transaksi jual-beli tetap dilakukan secara mandiri antara perusahaan eksportir dengan pembeli (buyer) di luar negeri.
Dalam praktiknya, DSI memegang kendali penuh untuk melakukan penelitian mendalam, pemeriksaan dokumen kontrak, hingga memberikan persetujuan terhadap draf Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Setelah dokumen dinyatakan lolos verifikasi, barulah persetujuan dikirimkan ke sistem Bea Cukai atau CEISA.
CEO PT DSI Luke Thomas Mahony menjelaskan bahwa proses verifikasi perizinan ekspor tersebut akan dijalankan melalui sebuah platform khusus bernama NADI. Sistem ini dirancang terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Sistem Indonesia National Single Window (S-INSW).
Selain melakukan verifikasi administratif, DSI juga akan berperan dalam menetapkan rentang harga ekspor yang wajar bagi komoditas-komoditas tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan bahwa penetapan ini akan memanfaatkan berbagai parameter komersial, termasuk menjadikan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan harga bursa sebagai acuan referensi bersama.
Guna memuluskan transisi kebijakan ini, pemerintah saat ini tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2026 yang ditargetkan rampung pada pertengahan November. Sementara itu, uji coba platform NADI pun sudah mulai melibatkan sekitar 100 perusahaan eksportir dan buyer.
Kehadiran DSI sebagai perantara tunggal diharapkan mampu memperkuat transparansi devisa hasil ekspor sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas strategis Indonesia di pasar internasional. Meski struktur pembayaran dan biaya layanan masih dalam tahap finalisasi, pemerintah menjamin regulasi ini dirancang agar tidak menghambat kelancaran arus barang ke luar negeri.


Komentar