Redaksintb.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Utara, Totok Surya Saputra, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Kehadiran pimpinan instansi penegak perda ini mencerminkan komitmen kuat dalam mengawal sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
Kegiatan strategis tersebut dilangsungkan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara, Jalan Raya Tioq Tata Tunaq, Desa Tanjung. Agenda rapat paripurna ini menjadi tahapan krusial dalam proses pembahasan anggaran daerah agar alokasi belanja nantinya benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Rapat penting ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Di antaranya Bupati Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten III Setda KLU Ir. Wahyu Dharmawan, M.Sc., Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani, S.I.Pem., serta para pimpinan dan anggota dewan lainnya.
Selain unsur pimpinan daerah, hadir pula perwakilan dari aparat penegak hukum dan instansi vertikal, seperti Pabung KLU Letkol Inf. Ngakan Made Marjana, S.Pd. yang mewakili Dandim 1606/Mataram, serta AKP Andi Kusnadi yang mewakili Kapolres Lotara untuk memastikan kelancaran jalannya sidang.
Rangkaian acara diawali secara resmi dengan pembukaan rapat oleh Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah. Jalannya sidang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi dewan atas penjelasan yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak kepala daerah.
Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan kritisnya meliputi Fraksi Partai Demokrat bersama Fraksi Keadilan Nasional, Fraksi PKB, gabungan Fraksi Golongan Karya, PDI-P, serta PBB, hingga gabungan Fraksi Gerindra dan Fraksi PNI. Seluruh masukan dan saran konstruktif tersebut dicermati secara saksama sebagai bahan evaluasi bersama.
Pandangan umum fraksi-fraksi dewan ini berfungsi sebagai sarana penyampaian kritik serta masukan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting sebelum memasuki tahapan jawaban kepala daerah dan pembahasan mendalam di tingkat komisi DPRD.
Bagi Satpol PP KLU, keikutsertaan dalam forum legislatif ini sangat penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan ketertiban umum dengan prioritas pembangunan daerah. Seluruh rangkaian kegiatan rapat paripurna tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga tuntas pada pukul 12.25 WITA.
Komentar