Redaksintb.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus mengganas di sejumlah wilayah Indonesia menuai perhatian serius dari jajaran parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak ragu menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional demi mempercepat penanganan di lapangan.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Daniel merespons ancaman kabut asap pekat yang kian mengkhawatirkan di berbagai daerah terdampak. Menurutnya, eskalasi kebakaran lahan saat ini sudah memasuki taraf darurat yang sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan jutaan warga.
Daniel menilai dampak yang ditimbulkan oleh karhutla tidak lagi sebatas persoalan lingkungan, melainkan telah meluas ke berbagai sektor kehidupan. Paparan asap tebal memicu krisis kesehatan masyarakat, melumpuhkan roda ekonomi lokal, hingga mengganggu jadwal transportasi penerbangan secara signifikan.
Dengan peningkatan status menjadi bencana nasional, penanganan karhutla dinilai dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Status ini diyakini bakal membuka akses penuh terhadap pengerahan sumber daya negara secara masif tanpa terhalang birokrasi daerah.
Pengalokasian anggaran darurat serta mobilisasi personel dalam jumlah besar dapat langsung dikerahkan ke titik-titik krusial di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Langkah respons cepat ini dinilai sangat mendesak untuk menyelamatkan kawasan hutan yang tersisa dan melindungi warga terdampak.
Meski demikian, Daniel tetap mengapresiasi kerja keras tim satgas gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan yang terus berjuang memadamkan api di titik-titik kebakaran. Namun, ia menyayangkan hasil penanggulangan yang belum maksimal akibat lemahnya aspek mitigasi sejak awal.
Ia mengkritik pola penanganan bencana di tanah air yang dinilai masih cenderung reaktif ketimbang antisipatif. Langkah pencegahan dini serta pemetaan wilayah rawan kebakaran seharusnya dikuatkan jauh sebelum musim kemarau ekstrem tiba.
Sebagai langkah jangka panjang, legislator asal PKB ini mendesak pemerintah untuk menindak tegas para pelaku pembakaran lahan tanpa tebang pilih. Penegakan hukum yang keras dan konsisten dinilai menjadi kunci utama agar tragedi bencana karhutla tidak terus berulang setiap tahun.


Komentar