Redaksintb.com – Eskalasi ketegangan politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara memasuki babak baru yang tajam setelah pemerintah Aljazair secara resmi mengambil langkah drastis memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA). Keputusan tegas ini disusul dengan larangan melintas di wilayah udara Aljazair bagi seluruh pesawat sipil maupun militer yang terdaftar atas nama UEA. Langkah ekstrem tersebut diambil Aljazair setelah menilai serangkaian kebijakan luar negeri Abu Dhabi telah berada pada titik yang tidak lagi dapat ditoleransi serta dianggap mengancam kedaulatan nasionalnya.
Keretakan hubungan diplomatik dua negara Arab ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara spontan, melainkan puncak dari akumulasi rivalitas geopolitik yang memanas selama bertahun-tahun. Kementerian Luar Negeri Aljazair menyebutkan bahwa seluruh jalur diplomasi telah diupayakan, namun tindakan bernuansa provokatif dan tidak bersahabat dari pihak UEA terus berlanjut. Bagi Aljazair, ekspansi pengaruh politik dan ekonomi Abu Dhabi di sekitar wilayah Afrika Utara serta kawasan Sahel dinilai kerap berseberangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Aljir yang memegang teguh asas non-intervensi.
Akar utama perselisihan mendasar ini bermula dari tajamnya perbedaan pandangan dalam isu sengketa Sahara Barat serta peta konflik di Libya. Aljazair yang sejak lama mendukung perjuangan Front Polisario untuk kemerdekaan Sahara Barat berhadapan langsung dengan manuver UEA yang secara terbuka mendukung klaim kedaulatan Maroko atas kawasan tersebut. Dukungan finansial dan diplomasi Abu Dhabi kepada Rabat, termasuk pembukaan konsulat di Laayoune, dipandang Aljir sebagai bentuk pengabaian terhadap stabilitas keamanan kawasan Maghrib.
Perbedaan polarisasi ini semakin diperuncing oleh intervensi UEA dalam krisis politik di Libya dan kawasan Sahel. Aljazair, yang berbatasan langsung dengan Libya dan Mali, konsisten mendorong penyelesaian konflik internal melalui dialog politik inklusif tanpa campur tangan asing. Sebaliknya, dukungan militer serta finansial yang disalurkan Abu Dhabi kepada faksi-faksi bersenjata di wilayah tetangga Aljazair dinilai justru memperkeruh ketidakstabilan regional dan memperbesar risiko keamanan di sepanjang perbatasan selatan Aljazair.
Sentimen ketegangan ini kian dipertegas oleh perbedaan mendasar terkait Isu Palestina dan dinamika hubungan dengan Israel. Sejak Abu Dhabi menandatangani Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) pada tahun 2020 untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, Aljazair mengambil posisi paling keras menolak langkah tersebut. Aljir menilai normalisasi tanpa penyelesaian kemerdekaan Palestina sebagai bentuk pengkhianatan terhadap solidaritas Arab, serta mengkhawatirkan masuknya pengaruh intelijen asing di kawasan Afrika Utara.
Kondisi hubungan bilateral yang kian memburuk ini sebenarnya telah memberikan sinyal pembekuan sejak awal tahun 2026. Pemerintah Aljazair telah memulai pembatalan sejumlah perjanjian strategis, termasuk kesepakatan layanan penerbangan udara yang ditandatangani sejak 2013. Tudingan keras Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, yang secara implisit menyebut aksi intervensi salah satu negara Teluk kerap menyulut pertumpahan darah di negara-negara Afrika, menjadi indikator betapa tingginya ketidakpercayaan politik di antara kedua pihak.
Meranggapi pemutusan hubungan unilateral ini, Pemerintah UEA menyayangkan langkah keras Aljazair dan menyatakan harapannya agar keputusasaan diplomasi tersebut hanya bersifat sementara. Abu Dhabi menegaskan tetap berkomitmen memelihara ikatan persaudaraan antarmasyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi bersama. Namun, larangan ruang udara dan pembatalan kerja sama komersial secara bertahan dipastikan akan menekan nilai perdagangan bilateral serta memutus rantai konektivitas udara di kawasan tersebut.
Pada akhirnya, putusnya hubungan diplomatik Aljazair dan UEA memetakan ulang peta polarisasi politik di dunia Arab dan Benua Afrika. Konflik ini tidak sekadar merefleksikan perselisihan dua negara, melainkan benturan dua visi geopolitik antara komitmen Aljazair mempertahankan kedaulatan regional berbasis doktrin independen, melawan ambisi diplomasi ekspansif UEA di panggung global. Ke depan, keretakan ini diprediksi akan mengubah peta koalisi strategis serta dinamika keamanan di sepanjang kawasan Afrika Utara dan Sahel.
Komentar