Redaksintb.com – Wacana perubahan format Pemilihan Umum (Pemilu) kembali menghiasi ruang publik setelah muncul usulan agar Pemilihan Legislatif (Pileg) digelar lebih dahulu dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres). Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPR RI mengonfirmasi bahwa skema pemisahan pelaksanaan kedua ajang demokrasi itu sebenarnya telah dibahas dan disimulasikan secara mendalam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa usulan pemisahan jadwal tersebut bukanlah barang baru bagi internal parlemen. Pihaknya bersama jajaran pimpinan dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Komisi II bahkan telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kalkulasi dan simulasi khusus terkait skema pemilihan bertahap ini.
Dede menjelaskan, pertimbangan utama di balik munculnya opsi tersebut adalah agar perhatian masyarakat dapat lebih terfokus pada jajaran calon anggota legislatif. Selama ini, penggabungan Pileg dan Pilpres dinilai kerap membuat sorotan publik dan media terpusat pada figur calon presiden, sementara figur calon wakil rakyat di daerah pemilihan justru tenggelam dari perhatian pemilih.
Selain fokus pemilih, skema pemisahan jadwal ini dianggap memberikan iklim kompetisi yang lebih adil bagi seluruh partai politik. Menurut Dede, partai-partai yang belum memiliki atau mengusung calon presiden sendiri akan mendapatkan panggung dan kesempatan yang sejajar untuk mempromosikan visi, program kerja, serta para calon anggotanya kepada publik.
Terkait teknis pelaksanaan, politikus Partai Demokrat ini menerangkan bahwa tiket atau ambang batas dukungan untuk Pilpres nantinya akan langsung mengacu pada hasil Pileg di tahun yang sama. Hal ini membedakan skema baru tersebut dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang sempat menggunakan hasil perolehan suara dari pemilu periode yang lalu sebagai syarat pencalonan presiden.
Mengenai jeda waktu pelaksanaannya, Dede menyebut bahwa Pileg dan Pilpres direncanakan tetap berlangsung dalam kurun tahun yang sama untuk menjaga siklus kepemimpinan. Meski demikian, diperlukan rentang waktu beberapa bulan seperti tiga, empat, hingga enam bulan antara gelaran Pileg dan Pilpres agar pengolahan hasil suara serta konsolidasi koalisi berjalan optimal.
Sebelumnya, usulan ini mencuat setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar Pileg, Pilpres, dan Pilkada diselenggarakan secara terpisah. Doli menilai pemisahan pelaksanaan ketiga jenis pemilu tersebut sangat krusial demi memberi ruang evaluasi yang jernih bagi pemilih di setiap level tingkatan politik.
Merespons perkembangan tersebut, Dede Yusuf meyakini usulan ini ditangkap secara positif oleh para ketua umum partai politik. Dengan adanya jeda pelaksanaan antara Pileg dan Pilpres, kedua pesta demokrasi tersebut diharapkan memiliki magnitudo, daya tarik, serta bobot partisipasi publik yang sama besarnya tanpa ada yang terabaikan.
Komentar