Redaksintb.com – Ironi memprihatinkan melanda kawasan di sekitar Bendungan Meninting, Lombok Barat. Meski megaproyek bendungan megah tersebut telah diresmikan oleh Presiden, ratusan warga di area ring satu atau pemukiman terdekat justru harus menelan pil pahit akibat krisis air bersih yang parah sejak pertengahan Agustus 2026.
Kondisi merana ini menimpa sedikitnya 250 kepala keluarga (KK) di Dusun Tunjung Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari. Kepala Desa Bukit Tinggi, Ahmad Muttaqin, mengungkapkan bahwa warganya telah mengalami krisis air selama sepekan terakhir akibat penurunan drastis debit sumber mata air hulu yang selama ini menopang kebutuhan warga desa sekitar.
Selain sumber air utama yang mengering akibat alih fungsi tutupan hutan di kawasan hulu, sumur-sumur galian milik warga di area perbukitan juga mendadak dangkal. Kondisi ini diperparah dengan penurunan kualitas air sumur yang mulai berbau tidak sedap sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi harian.
Merespons jeritan warga yang kian mendesak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat akhirnya turun tangan mendistribusikan bantuan air bersih menggunakan armada mobil tangki. Langkah ini dilakukan untuk menambal kebutuhan mendasar warga yang terdampak kekeringan di kawasan tersebut.
Sorotan tajam pun mengalir dari jajaran legislatif atas berulangnya bencana tahunan ini. Anggota DPRD Lombok Barat Dapil Gunungsari-Batulayar, Muhammad Munip, menegaskan bahwa Pemkab Lombok Barat seharusnya melakukan mitigasi lebih dini mengingat bencana kekeringan di wilayah perbukitan Gunungsari selalu terulang saban musim kemarau.
Munip juga menyentil kinerja PDAM agar tidak sekadar berorientasi pada keuntungan bisnis belaka, melainkan wajib membangun fasilitas penampungan atau shelter air cadangan di titik-titik rawan. Hal ini penting agar penanganan kekeringan tidak selalu mengandalkan skema darurat berupa pengiriman tangki yang sifatnya sementara.
Lebih jauh, Munip mendesak agar keberadaan Bendungan Meninting segera memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menjadi pajangan infrastruktur atau objek pemandangan semata. Warga di sekitar bendungan dinilai berhak mendapatkan prioritas alokasi saluran air bersih dari proyek strategis nasional tersebut.
Guna memutus siklus krisis tahunan ini, DPRD Lombok Barat berjanji akan mengawal alokasi anggaran penanganan kekeringan dan infrastruktur air bersih dalam pembahasan APBD murni mendatang. Pemkab Lombok Barat didesak menyusun skema penanganan permanen agar warga Bukit Tinggi tidak terus-menerus terisolasi dari akses air bersih.
Komentar