Redaksintb.com – Menteri Sosial yang juga tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, merespons tegas tayangan podcast yang menuding adanya aliran dana tak wajar terkait penyelenggaraan Muktamar. Gus Ipul menilai konten tayangan digital tersebut berisikan narasi yang menyesatkan, tendensius, serta tidak didukung oleh fakta dan verifikasi jurnalistik yang valid.
Langkah hukum dan administratif kini tengah disiapkan oleh pihak Gus Ipul untuk menyikapi tayangan tersebut secara formal. Ia menegaskan bakal membawa masalah ini ke Dewan Pers guna menguji apakah konten yang diproduksi dan disebarkan oleh saluran digital tersebut memenuhi kaidah serta Kode Etik Jurnalistik atau justru masuk kategori pencemaran nama baik.
Menurut Gus Ipul, tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam rekaman podcast tersebut sangat merugikan nama baik secara pribadi maupun kelembagaan. Narasi yang dibangun dinilai sengaja menciptakan opini publik yang liar tanpa adanya upaya konfirmasi (cover both sides) terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang dituduh atau disebutkan dalam tayangan.
Mantan Sekjen PBNU tersebut menekankan bahwa iklim kebebasan berpendapat di era digital tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan informasi bohong (hoaks) atau fitnah. Kreator konten maupun media berbasis digital tetap dituntut memiliki integritas dan tanggung jawab moral dalam menyajikan informasi agar tidak menyesatkan masyarakat luas.
Pihak Gus Ipul kini sedang mengumpulkan seluruh bukti materiil berupa dokumen rekaman audio visual, transkrip percakapan dalam podcast, serta data pendukung lainnya. Berkas permohonan penilaian dan pengaduan tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi ke Sekretariat Dewan Pers di Jakarta dalam waktu dekat.
Melalui laporan ke Dewan Pers, Gus Ipul berharap lembaga independen pengawal kebebasan pers tersebut dapat memberikan penilaian yang objektif. Apabila ditemukan pelanggaran etika dan indikasi iktikad buruk, ia meminta pihak pembuat konten untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta mencabut tayangan yang dinilai merugikan tersebut dari media sosial.
Langkah melaporkan podcast ke Dewan Pers ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi para pembuat konten (content creator) dan pengelola saluran media digital di Tanah Air. Prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan klarifikasi dinilai mutlak diterapkan sebelum melemparkan isu sensitif ke ruang publik.
Gus Ipul memastikan bahwa fokus utamanya saat ini tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kementerian Sosial secara optimal. Kendati demikian, penegakan etika dan perlindungan atas nama baik akan terus dikawal melalui koridor hukum dan mekanisme kelembagaan resmi yang berlaku di Indonesia.
Komentar