MATARAM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian signifikan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang digarap oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Hingga pertengahan Agustus ini, progres pendataan lapangan telah menyentuh angka 94 persen. Capaian ini dinilai sebagai wujud komitmen dan kerja keras jajaran BPS dalam menyajikan data berkualitas tinggi yang bakal menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wagub yang akrab disapa Umi Dinda saat menggelar kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB di Mataram pada Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan hangat bersama Kepala BPS NTB Wahyudin, Umi Dinda meluapkan rasa optimismenya terhadap kelancaran proses pendataan tersebut. “Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujarnya menyambut capaian mendekati garis akhir pendataan tersebut.
Menurut Umi Dinda, penyelesaian Sensus Ekonomi bukan sekadar pemenuhan target administratif atau penggugur kewajiban pendataan semata. Lebih dari itu, tuntasnya sensus ini merupakan langkah krusial dalam membangun basis data ekonomi daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran data yang presisi sangat dibutuhkan oleh jajaran pemerintah daerah untuk memetakan struktur serta dinamika aktivitas ekonomi masyarakat secara realistis, sekaligus menjadi pijakan utama merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Momentum silaturahmi ini sekaligus dimanfaatkan kedua instansi untuk mempererat tali sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan BPS. Kolaborasi strategis ini difokuskan pada penyediaan, pemanfaatan, hingga pemutakhiran data-data penting guna mengakselerasi program pembangunan di NTB. Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik komitmen dan dukungan penuh yang ditunjukkan Pemprov NTB. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memacu penyelesaian sisa target pendataan agar tuntas tepat waktu tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas dan akurasi data.
Di samping mengevaluasi progres Sensus Ekonomi, pertemuan tersebut turut mematangkan agenda kunjungan kerja Wagub Umi Dinda ke Pulau Sumbawa yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2026. Salah satu agenda utama yang tengah disiapkan secara matang adalah gelaran operasi pasar murah. Langkah konkret ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di wilayah tersebut.
Pelaksanaan operasi pasar murah mendatang akan sangat mengandalkan integrasi data BPS, khususnya indikator perubahan harga dan angka inflasi daerah. Data tersebut bakal menjadi peta jalan bagi Pemprov NTB dalam menentukan lokasi intervensi prioritas serta memilih komoditas pokok apa saja yang memerlukan perhatian mendesak. Melalui pendekatan berbasis data ini, respons pemerintah diharapkan jauh lebih presisi dan adaptable terhadap dinamika kebutuhan riil masyarakat setempat.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, penguatan kolaborasi bersama BPS merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance). Data yang valid tidak sekadar berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan atau laporan evaluasi kinerja pembangunan semata, melainkan menjadi navigasi dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan, menentukan skala prioritas intervensi, serta memastikan setiap rupiah kebijakan publik memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Sinergi berkelanjutan antara Pemprov NTB dan BPS diharapkan dapat terus membumi sehingga data tidak berhenti sebagai deretan angka di atas kertas laporan statistik belaka. Sebaliknya, data harus menjelma menjadi instrumen navigasi keputusan strategis yang mampu mengarahkan arah pembangunan NTB secara lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap aspirasi seluruh warga.
Komentar