GRESIK — Anjloknya harga telur di tingkat produsen di sejumlah daerah dipicu oleh liburnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara sementara. Kondisi ini membuat penyerapan telur dari peternak menurun drastis sehingga menekan harga di pasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).
Menurut Amran, keberadaan program MBG sangat vital karena bertindak sebagai penyerap resmi (offtaker) hasil pertanian dan peternakan secara berkelanjutan. Ketika program ini berhenti sementara, dampaknya langsung dirasakan para peternak yang bergantung pada keterlibatan pasar tersebut. Mengatasi keresahan ini, Amran menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta menugaskan Bulog untuk membantu menekan harga pakan, sekaligus menargetkan peningkatan frekuensi penyerapan telur dalam menu MBG.
Usai dari Gresik, Amran melanjutkan agenda dialog bersama ratusan peternak ayam petelur di Surabaya yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Dalam pertemuan tersebut, para peternak—seperti Suwardi, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera asal Kendal—mengeluhkan kondisi pasar yang mengalami kelebihan pasokan (oversupply) hingga telur tidak laku selama seminggu, di tengah tingginya biaya pakan. Mereka berharap pemerintah dapat memasukkan telur ke dalam komoditas cadangan pangan nasional.
Menanggapi keluhan peternak, pemerintah menegaskan penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp 26.500 per kilogram sebagai batas minimum. Selain itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menyerap produksi telur langsung dari peternak sesuai petunjuk teknis. Khusus wilayah Jawa Timur, ketentuan penyajian menu telur bahkan ditingkatkan menjadi tiga kali seminggu untuk mempercepat penyerapan stok.
Pemerintah juga memberikan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan penyerapan maupun penetapan harga. Amran menegaskan bahwa pengelola SPPG yang tidak taat aturan akan dikenai sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional hingga pencopotan jabatan, sebagaimana yang baru saja dialami oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Surabaya akibat menyerap telur di bawah harga ketentuan.
Tak hanya sektor penyerapan, pengawasan ketat juga diarahkan kepada importir bahan pakan dan peternak skala besar yang diduga mengambil keuntungan berlebih. Pemerintah bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Mabes Polri untuk menelusuri dugaan permainan harga pakan, seperti bungkil kedelai (soybean meal). Satu perusahaan importir pakan bahkan telah dipanggil untuk diperiksa terkait margin keuntungan yang melambung tinggi.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan komitmennya dalam menjaga stabilisasi harga telur di wilayah Jatim. Selaku Kepala Satgas Program MBG Jawa Timur, Emil memastikan setiap SPPG wajib membeli pasokan telur secara langsung dari koperasi atau asosiasi peternak tanpa melalui perantara, sehingga harga yang diterima peternak tetap optimal dan tidak terpotong biaya tengkulak.
Sebagai langkah komprehensif, Pemprov Jatim bersama Kementerian Pertanian dan Bulog juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk jagung guna menjamin ketersediaan pakan murah bagi peternak. Langkah terpadu antara pengawasan ketat importir pakan dan pemangkasan rantai distribusi ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas harga telur serta melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat.
Komentar