MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Komisi VII DPR RI memperkuat komitmen sinergi dalam memacu transformasi ekonomi daerah. Langkah strategis ini difokuskan pada tiga pilar utama, yakni percepatan hilirisasi komoditas unggulan, penguatan kemandirian sektor pangan, serta pengembangan pariwisata berbasis kualitas (quality tourism).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay. Rombongan DPR RI diterima oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal memaparkan tren positif ekonomi NTB yang kini tak lagi bergantung penuh pada sektor pertambangan, melainkan kian ditopang oleh kekuatan pertanian dan pariwisata.
Indikator penguatan ekonomi pertanian terlihat nyata dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang melonjak ke angka 132, melampaui rata-rata nasional sebesar 127. Menurut Miq Iqbal, capaian ini membuktikan bahwa subsektor hortikultura dan perkebunan memberikan keuntungan riil bagi para petani lokal. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Pemprov NTB mendorong investasi hilirisasi—salah satunya pada komoditas udang vaname—agar proses pengolahan hingga pengemasan (packing) dilakukan di dalam daerah sehingga status ekspor tercatat atas nama NTB.
Di sektor peternakan dan pangan, pemerintah daerah tengah mengembangkan pakan mandiri berbasis potensi lokal guna menekan biaya produksi. Selain mengandalkan jagung, tanaman kelor kini dikaji sebagai bahan alternatif nutrisi pakan. Di saat bersamaan, Pemprov NTB juga menyiapkan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun yang mencakup rantai produksi dari pembibitan, penyediaan pakan, hingga pengolahan susu dan produk turunannya.
Sementara di sektor pariwisata, Pemprov NTB secara tegas menggeser fokus dari sekadar mengejar kuantitas menjadi quality tourism. Miq Iqbal menekankan pentingnya meningkatkan lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan, sembari tetap menjaga kelestarian budaya lokal serta daya dukung lingkungan. Kawasan strategis Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) menjadi salah satu fokus penataan menyeluruh yang ditargetkan rampung pada akhir tahun.
Penataan Gili Tramena akan menyasar penyelesaian status kawasan, kepastian lahan, penyediaan air bersih melalui sistem beach well, hingga pengelolaan sampah berteknologi khusus kepulauan. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyambut positif langkah tersebut dan menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat untuk memecah konsentrasi wisatawan mancanegara agar tidak hanya terpusat di Bali.
Saleh memastikan seluruh aspirasi dan kebutuhan infrastruktur NTB akan diboyong ke tingkat pusat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga mitra terkait. Kolaborasi lintas pemerintah ini diharapkan mampu mengubah potensi sumber daya alam NTB menjadi nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta membangun fondasi pertumbuhan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar