Redaksintb.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, terus bergerak cepat membenahi sistem tata kelola aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Langkah pembenahan menyeluruh ini dilakukan guna membangun jajaran pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, berkinerja tinggi, serta siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun situasi darurat di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (24/8). Rapat strategis tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, para asisten, kepala perangkat daerah, hingga direktur rumah sakit lingkup Pemprov NTB.
Salah satu agenda utama rapim tersebut adalah persiapan penerapan Manajemen Talenta ASN setelah Pemprov NTB secara resmi memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara melalui SK Kepala BKN Nomor 863 Tahun 2026 tertanggal 7 Agustus 2026. Gubernur menginstruksikan seluruh ASN untuk aktif memperbarui data kompetensi dan rekam jejak karier secara mandiri sebagai basis utama pemetaan jabatan.
Penerapan manajemen talenta ini juga ditujukan untuk mengurai masalah ketimpangan distribusi sumber daya manusia (SDM) antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gubernur Miq Iqbal menyiapkan dua skema penataan pegawai, yakni melalui mekanisme perpindahan sukarela berbasis kesesuaian profil kompetensi serta penempatan langsung sesuai kebutuhan organisasi pemerintah.
Di samping itu, Gubernur Miq Iqbal memanfaatkan instrumen manajemen talenta sebagai dasar pengisian jabatan strategis, termasuk rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Ia mengimbau para pejabat eselon III dan IV untuk tidak gagap dan senantiasa proaktif memperbarui portofolio kinerjanya agar ruang pengembangan karier ASN berjalan transparan dan objektif.
Selain pembenahan aparatur internal, rapim juga mengevaluasi pengalaman Tim Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat penanganan bencana Gempa M7,7 di NTT. Belajar dari pengalaman lapangan tersebut, Gubernur Miq Iqbal menginstruksikan pembentukan Satgas Kebencanaan NTB yang dilengkapi pembagian tugas mendetail—mulai dari logistik, medis, dapur umum, hingga pengungsian—serta wajib menggelar simulasi berkala setiap enam bulan.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov NTB turut merumuskan langkah pemulihan cepat pascaketakutannya kebakaran di Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Rekonstruksi kawasan budaya ini dipastikan akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat Sasak agar proses pemulihan tidak menghilangkan karakter keaslian, nilai sejarah, serta arsitektur tradisional Desa Sade.
Melalui serangkaian kebijakan pembenahan sistemik ini, Gubernur Miq Iqbal menegaskan komitmennya untuk merubah cara kerja birokrasi di Pemprov NTB. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran fiskal tidak boleh menghambat kualitas pelayanan publik, melainkan menuntut jajaran aparatur untuk bekerja lebih cerdas, efisien, dan cepat hadir di tengah masyarakat.
Komentar