MATARAM — Rencana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk maju sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat respons positif dari kalangan legislatif Kota Mataram. Dukungan tersebut salah satunya disuarakan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman.
Abd. Rachman menilai keputusan Gubernur NTB untuk memimpin organisasi induk cabang olahraga tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Provinsi NTB, posisi pimpinan KONI sangat layak diisi oleh orang nomor satu di daerah tersebut untuk memastikan stabilitas dan arah kebijakan olahraga daerah.
Penilaian tersebut didasari oleh agenda besar yang akan dihadapi NTB dalam waktu dekat, yakni menjadi salah satu tuan rumah ajang multievent Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Sebagai tuan rumah, NTB dituntut untuk menyelenggarakan ajang bergengsi nasional tersebut dengan maksimal agar mampu menjadi tuan rumah yang sempurna bagi seluruh kontingen se-Indonesia.
Lebih lanjut, Abd. Rachman menyoroti pengalaman penyelenggaraan PON di beberapa daerah lain pada periode sebelumnya yang dinilai kurang optimal. Pada beberapa pelaksanaan di tempat lain, keterlibatan pihak-pihak terkait dirasa belum maksimal sehingga berimbas pada pelaksanaan acara yang terkesan kurang tertata.
Oleh karena itu, keberadaan Gubernur di puncak kepemimpinan KONI NTB dipandang sebagai solusi strategis untuk menyatukan seluruh potensi daerah. Dengan kapasitas eksekutif yang dimiliki, Gubernur dinilai mampu memaksimalkan serta menggerakkan segala sumber daya dan merangkul semua pihak demi menyukseskan gelaran PON.
Menanggapi sorotan publik terkait potensi penumpukan kekuasaan atau rangkap jabatan, Abd. Rachman menegaskan hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan selama memberikan manfaat yang besar. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah bagaimana NTB bisa memberikan pelayanan dan kesan terbaik bagi insan olahraga nasional, bukan terjebak dalam prasangka kepentingan pribadi.
Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua OKK DPD Gerindra NTB yang menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto. Ia menilai perdebatan utama bukanlah soal boleh atau tidaknya kepala daerah memimpin KONI, melainkan apakah NTB memiliki kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh energi daerah untuk menyongsong PON 2028.
Sudirsah menambahkan bahwa sebagian besar kebutuhan persiapan PON berkaitan langsung dengan peran pemerintah daerah. Menurutnya, memisahkan pemerintahan dari pembangunan olahraga sama saja memisahkan sebab dari akibat, sehingga kepemimpinan Gubernur di KONI NTB justru akan menyatukan arah kebijakan, bukan bentuk penumpukan kekuasaan.
Komentar