Redaksintb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali melakukan perombakan besar-besaran di jajaran birokrasi pemerintahan daerah. Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, secara resmi memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 101 pejabat di lingkungan Pemkab Lombok Utara.
Rotasi dan mutasi jabatan yang berlangsung di Tanjung tersebut mencakup jenjang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, hingga Pejabat Pengawas. Pergeseran posisi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran struktur organisasi sekaligus akselerasi kinerja pelayanan publik di wilayah Lombok Utara.
Menanggapi berbagai spekulasi publik terkait kebijakan tersebut, Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa proses rotasi 101 pejabat ini tidak ditentukan berdasarkan pertimbangan pribadi dirinya. Keputusan penetapan posisi baru murni didasarkan pada mekanisme penilain objektivitas rekam jejak kerja dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Najmul menjelaskan bahwa seluruh proses penataan jabatan telah melewati tahapan kajian yang matang oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Pertimbangan teknis dan rekam jejak profesional para pejabat menjadi ukuran utama dalam menentukan kelayakan penempatan pada posisi strategis.
Bupati Lombok Utara tersebut mengingatkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak larut dalam eforia jabatan baru. Pihaknya menekankan bahwa setiap amanah yang diberikan membawa tanggung jawab moral dan profesional yang besar untuk direalisasikan dalam bentuk kerja nyata bagi masyarakat.
Ia secara khusus menginstruksikan para ASN untuk bersikap responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Para pejabat diminta segera melakukan konsolidasi internal serta mengeksekusi program-program prioritas daerah agar target pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai kualifikasi yang ditetapkan.
Langkah perombakan kabinet ini juga diharapkan mampu meningkatkan sinergi antardinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dengan penataan personel yang tepat pada porsinya, efektivitas sistem pemerintahan daerah diyakini dapat berjalan lebih optimal dalam merespons aspirasi publik.
Melalui penegakan prinsip transparansi dan obyektivitas dalam rotasi jabatan ini, Pemkab Lombok Utara optimistis kualitas tata kelola birokrasi di daerahnya kian membaik. Komitmen tata kelola yang bersih dan profesional tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif langsung pada peningkatan mutu pelayanan bagi seluruh warga Lombok Utara.
Komentar