Redaksintb.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran UNESCO sebagai pilar utama perdamaian dunia. Dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang dihadiri 40 negara anggota dan negara pengamat, Fadli menyoroti dampak eskalasi konflik global yang kian mengancam situs budaya serta keselamatan masyarakat sipil.
Fadli menggarisbawahi bahwa konflik bersenjata tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga merusak sekolah, universitas, perpustakaan, hingga warisan budaya berharga. Dalam forum internasional tersebut, ia menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi masyarakat terdampak serta pilar pendidikan dan kebudayaan sebagai pondasi perdamaian jangka panjang.
Menurut Fadli, perdamaian yang berkelanjutan tidak cukup hanya dicapai melalui kesepakatan politik semata, melainkan butuh pendekatan kebudayaan dan akses informasi yang adil. Indonesia menilai UNESCO memiliki mandat strategis untuk memupuk saling pemahaman antar-bangsa di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.
Dalam pidatonya, Menbud memaparkan bahwa keberagaman Indonesia yang terdiri dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah menjadi modal penting diplomasi budaya. Pengalaman menjaga harmoni di negara kepulauan berpenduduk 290 juta jiwa tersebut menjadi bukti konkret bahwa keberagaman merupakan sumber ketahanan nasional dan alat pemersatu bangsa.
Selain menyuarakan pesan perdamaian, Fadli Zon juga menegaskan pentingnya repatriasi artefak budaya sebagai bagian dari pilar kedaulatan bangsa. Indonesia terus berkoordinasi dengan negara-negara mitra untuk memulihkan benda-benda bersejarah, termasuk upaya pengembalian Koleksi Dubois dari Belanda yang mencakup puluhan ribu fosil manusia purba (Java Man).
Guna memperkuat efektivitas UNESCO ke depan, Indonesia menyampaikan tiga fokus prioritas kerja utama. Tiga prioritas tersebut mencakup transformasi digital yang inklusif, perlindungan warisan budaya di wilayah konflik, serta pembukaan akses pendidikan dan pengetahuan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dunia.
Indonesia turut mendorong reformasi tata kelola internal organisasi dengan menekankan pentingnya keterwakilan geografis yang seimbang di lingkungan Sekretariat UNESCO. Langkah ini dinilai vital agar setiap kebijakan serta program kerja yang dirumuskan mampu mencerminkan aspirasi dari seluruh negara anggota secara adil.
Melalui keikutsertaan aktif ini, Indonesia menegaskan posisinya untuk terus mengawal misi perdamaian global melalui jalur kebudayaan. Pemerintah berharap kolaborasi antarnegara di bawah naungan UNESCO dapat memperkuat solidaritas internasional serta menciptakan iklim dunia yang lebih aman dan toleran.
Komentar