Redaksintb.com – Ratusan warga masyarakat adat suku terasing di negara bagian Madhya Pradesh, India, menggelar aksi unjuk rasa ekstrem sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan proyek megah interkoneksi Sungai Ken-Betwa. Aksi nekat ini dipicu oleh kekhawatiran meresapnya tenggelamnya desa dan lahan pertanian leluhur mereka akibat luapan proyek air berskala raksasa tersebut.
Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai dengan berbagai aksi simbolis yang dramatis di perairan dekat Bendungan Majhgawan, Sungai Ken. Beberapa warga berbaring telungkup di atas replika tempat pembakaran jenazah (pembakaran kayu bakar/keranda) yang diletakkan di tengah genangan air sebagai lambang bahwa mereka lebih memilih mati daripada harus kehilangan tempat tinggal dan tanah leluhur.
Aksi ekstrem lainnya ditunjukkan oleh sejumlah pengunjuk rasa yang mengenakan tali jerat di leher mereka sebagai simbol keputusasaan menuntut jaminan hak atas tempat tinggal. Sementara itu, warga lainnya tampak melumuri wajah mereka dengan lumpur sungai sebagai perlambang ikatan emosional dan sejarah keluarga yang tak terpisahkan dari tanah kelahiran mereka.
Protes massal ini dipimpin oleh Organisasi Jai Kisan Sangathan di bawah arahan pemimpin aktivis Amit Bhatnagar. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek penenggelaman wilayah pemukiman atau memberikan ganti rugi, kompensasi finansial, serta fasilitas relokasi yang jauh lebih layak bagi seluruh keluarga terdampak.
Proyek penghubung Sungai Ken di Madhya Pradesh dengan Sungai Betwa di Uttar Pradesh ini merupakan bagian dari ambisi besar pemerintah India menghubungkan sekitar 30 sungai nasional. Pembangunan Bendungan Daudhan dalam proyek tahap pertama bernilai miliar dolar ini dikhawatirkan menggenangi sedikitnya 9.000 hektare lahan, termasuk merusak ekosistem penting di kawasan Cagar Harimau Panna.
Pemerintah India mengklaim bahwa proyek interkoneksi sungai ini bertarget utama untuk mengatasi kelangkaan air kronis di wilayah rawan kekeringan Bundelkhand. Proyek ini diproyeksikan mampu memasok kebutuhan air minum, mendukung irigasi pertanian puluhan ribu hektare lahan, serta membangkitkan pasokan listrik tenaga air (PLTA).
Pihak otoritas administrator Distrik Panna menyatakan telah menaikkan skema ganti rugi dan mengklaim sebagian besar warga terdampak telah menerima pembayaran kompensasi. Pemerintah juga mengklaim terus melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk memverifikasi seluruh warga yang berhak menerima hak rehabilitasi pemukiman baru.
Kendati demikian, kelompok masyarakat adat dan aktivis menilai besaran ganti rugi tersebut belum sebanding dengan hilangnya tempat tinggal, sarana ibadah, serta sumber mata pencaharian utama warga. Aksi penolakan warga adat ini kini menjadi ujian berat bagi ambisi proyek rekayasa sungai terbesar yang tengah dijalankan oleh pemerintah India.
Komentar