Redaksintb.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta pemerintah serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menjamin perlindungan penuh dan memastikan jemaah umrah Indonesia tidak ditelantarkan. Imbauan ini disampaikan menyusul gangguan serta pembatalan sejumlah penerbangan menuju Arab Saudi akibat imbas serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.
Singgih menegaskan bahwa situasi eskalasi keamanan di Arab Saudi yang memicu penundaan (delay) hingga pembatalan penerbangan merupakan keadaan darurat di luar kendali jemaah. Oleh karena itu, kementerian terkait, maskapai penerbangan, serta pihak travel umrah wajib memprioritaskan keselamatan, penyediaan fasilitas akomodasi yang layak, serta kepastian penjadwalan ulang (rescheduling) bagi calon jemaah.
Dampak dari penutupan sementara dan gangguan jadwal penerbangan menuju wilayah Arab Saudi tersebut telah dirasakan langsung di dalam negeri. Salah satunya terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, di mana sejumlah calon jemaah umrah sempat tertahan dan mengalami penundaan keberangkatan akibat penyesuaian rute penerbangan pascaserangan.
Menanggapi kondisi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama/Haji dan Umrah setempat langsung menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk melakukan pendataan jemaah yang terdampak serta berkoordinasi dengan agen travel terkait guna memastikan kebutuhan dasar jemaah selama masa penundaan tetap terpenuhi.
Selain perlindungan di dalam negeri, Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh untuk terus memantau keselamatan warga negara Indonesia (WNI) dan jemaah umrah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi.
Singgih mengingatkan pimpinan travel umrah untuk tetap tenang, transparan memberikan informasi terkini, serta mengedukasi jemaah agar selalu mengutamakan aspek keselamatan jiwa dibanding memaksakan jadwal perjalanan di tengah situasi yang belum kondusif.
DPR berharap koordinasi terpadu antara Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, otoritas penerbangan, dan pihak asosiasi umrah dapat meminimalkan kerugian jemaah serta menjamin kepastian penanganan secara terstruktur hingga situasi operasional penerbangan kembali normal.
Komentar