Redaksintb.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi polemik yang kembali mencuat mengenai keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menegaskan bahwa persoalan kelulusan pendidikan putra sulungnya tersebut tidak perlu terus dikembangkan menjadi isu spekulatif di publik.
Jokowi menekankan fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi hingga meraih gelar sarjana (S1) di luar negeri. Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan studi tingkat perguruan tinggi tersebut secara otomatis membuktikan kelengkapan dan keabsahan tahapan pendidikan menengah yang telah dilalui Gibran sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi guna meluruskan narasi-narasi di media sosial yang mempertanyakan rekam jejak pendidikan Wapres Gibran saat menempuh studi di Singapura. Jokowi menilai tuduhan atau keraguan yang dialamatkan kepada jenjang SMA Gibran merupakan isu yang tidak berdasar serta terkesan diulang-ulang.
Sebagaimana diketahui, isu mengenai ijazah SMA Gibran sempat ramai diperbincangkan publik seiring riwayat pendidikannya yang menempuh jalur Orchid Park Secondary School di Singapura sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan University of Bradford.
Jokowi juga mengingatkan bahwa seluruh dokumen administrasi dan keabsahan ijazah milik Gibran telah diverifikasi secara resmi oleh lembaga berwenang, termasuk Kementerian Pendidikan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat proses pencalonan dalam Pemilu Presiden lalu.
Seluruh tahapan penyetaraan ijazah luar negeri telah dipenuhi sesuai prosedur hukum dan regulasi pendidikan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak untuk menyikapi isu ini secara jernih dan bijak tanpa terus memproduksi polemik yang tidak produktif.
Ia berharap publik tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan untuk menimbulkan kegaduhan politik. Penjelasan ini diharapkan dapat mengakhiri simpang siur informasi serta spekulasi liar mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden RI.
Dengan penegasan langsung dari Jokowi tersebut, pemerintah dan jajaran terkait mengimbau masyarakat untuk lebih berfokus pada agenda-agenda pembangunan nasional serta pengawalan kinerja pemerintahan ke depan ketimbang memperdebatkan isu administrasi pendidikan yang telah tuntas secara hukum.
Komentar